Parlemen Gerah ‘Ditantang’ FPMLK

Arief Arizal: Kalau Mereka Ulangi Lagi Perbuatanya, Kami Bisa Bertindak Lebih Tegas

Tenggarong, Express: Statmen menjurus tantangan yang dikeluarkan Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu (FPMLK) terhadap DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), membuat gerah “penghuninya”. Salah satunya Arief Arizal, anggota DPRD Kukar dari daerah pemilihan (dapil) I Tenggarong, Loa Janan dan Loa Kulu.
Ia menegaskan, DPRD adalah miniatur kecil dari rakyat Kukar. Pasalnya seluruh anggota dewan bisa duduk di parlemen lantaran mendapat dukungan dari rakyat. Sehingga, jika ada sebuah forum atau LSM yang mengeluarkan statmen tantangan terhadap dewan, sama saja menantang seluruh rakyat Kukar.
“Kemarin mereka (FMPLK, Red) menantang DPRD, masih kami beri toleransi. Kalau mereka ulangi lagi perbuatannya, kami bisa bertindak lebih tegas,” tegas Arief yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kukar, Rabu (02/03) kemarin.
Ia menegaskan, dewan tidak pernah mau ikut campur urusan FPMLK. Tapi jika kebijakan dan tindakan forum itu membuat kondusifitas keamanan Kukar terganggu, maka akan menjadi tanggungjawab wakil rakyat untuk memediasinya.
“Kami tidak akan pernah ikut campur urusan mereka (FPMLK, Red). Tapi saya mendapat berita, bahwa terjadi bentrokan yang melibatkan masyarakat banyak. Penyebabnya justru dipicu masalah transparansi royalti batubara PT Mega Prima Persada (MPP) yang disalurkan ke desa-desa di Loa Kulu. Mau tidak mau kami akan menyelesaikannya,” tegas Arief.
Lagipula menurut dia, wajar saja jika masyarakat menginginkan transparansi royalti. Karena keberadaan FPMLK selalu mengatasnamakan rakyat. “Wajar kalau masyarakat meminta tranparansi. Sebab, selama ini Forum Loa Kulu itu selalu mengatasnama kan rakyat,” katanya.
Ia juga menyarankan, agar royalti batubara PT MPP itu dikelola langsung desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sehingga mudah mengontrol dan mengawasi laporan pertanggungjawabannya. “Saya sepakat jika royalti diserahkan langsung ke APBDes sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) dari pihak ketiga. Sehingga pengawasannya bisa lebih baik,” sarannya.
Kendati demikian, ia menegaskan, DPRD Kukar tetap akan memanggil FPMLK untuk mentransparansikan royalti yang diterima. “Kami tetap akan memanggil forum dan PT MPP untuk mentransparansikan berapa royalti yang diterima,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, FPMLK melalui ketuanya Mashudiono diampingi sekretarisnya Supriyadi menolak jika royalti batubara itu diserahkan langsung kepada desa. “Kami harap DPRD Pak Isnaini selaku anggota DPRD Kukar lebih bijaksana. Jangan bicara setengah-setengah sebelum tahu bagaimana persoalan sebenarnya. DPRD juga harus bersikap netral, menjadi mediator dan penengah antara warga dengan FPMLK,” katanya. (gun)

Bakrie Siap Transfer, Jadwal Bupati Disalahkan

Pembayaran Pesangon eks Karyawan Hotel 'Kabur'


Tenggarong, Express: Manajemen Bakrie Graha Investama (BGI) yang menaungi Hotel Suite Elty Lesong Batu dan Grand Elty Singgasana, memastikan akan mentransfer uang tahap pertama sebesar Rp 500 Juta untuk pesangon eks karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hal itu terungkap dari pernyataan General Manager (GM) Hotel Grand Elty Singgasana, Haryanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) yang diwakili Isnaini, Hayansyah dan Firnadi Ikhsan, Rabu (02/03) kemarin. Selain itu hadir juga utusan Kantor Aset Daerah yang diwakili utusan Kantor Aset Daerah, Disnakertrans yang diwakili Syarat Ketenagakerjaan Sri Wahyuni serta beberapa perwakilan karyawan yakni, Hairuddin, Hatta Ido, Dian Yusriani dan A Rahman Ali.
"Kami (BGI, Red) siap mentransfer uang pesangon eks karyawan dalam minggu ini. Saat ini uangnya sudah siap. Jadi tinggal persoalan teknis pembayarannya saja. Karena kewajiban kami hanya mentransfer saja. Selebihnya, mengenai pembayaran diluar tanggungjawab kami. Untuk addendum, bisa saja menyusul," katanya.
Dijelaskannya, pengiriman uang minggu ini untuk pembayaran 25 persen dari total pesangon untuk bulan Februari. Sedangkan bulan berikutnya, pengiriman akan dilakukan setiap akhir bulan. "Uang tersebut ditransfer ke rekening Tim Verifikasi Penyelesaian Pesangon eks Karyawan Hotel," kata Haryanto.
Sementara Kasubid TU Kantor Aset Daerah Akhmad Haitami mengaku, kesulitan yang dialimi tim verifikasi adalah berkomunikasi dengan Bupati Kukar, Rita Widyasari selaku penanggungjawab. "Kami kesulitan untuk bertemu Bupati guna melakukan koordinasi karena jadwalnya yang sangat padat. Sampai saat ini pun kami kesulitan mendapatkan tandatangan beliau (bupati, Red)," keluhnya.
Menanggapi hal itu, pimpinan rapat Isnaini menganggap mustahil mengalami kesulitan untuk bertemu bupati. Pasalnya, tidak setiap hari bupati melakukan kunjungan ke luar daerah. "Seharusnya tim verifikasi mengejar bupati untuk mendapat persetujuan. Yang pasti, kami minta minggu depan semua urusan yang menyangkut pembayaran pesangon harus selesai," tegas Isnaini yang diamini Firnadi dan Hayansyah.
Sayangnya RDP kemarin tidak menghasilkan titik temu soal waktu pembayaran. Pasalnya tim verifikasi belum berani melakukan pembayaran lantaran belum ditandatanganinya addendum oleh bupati.

BUPATI MEMBANTAH, DEWAN MINTA EVALUASI

Sementara dikonfirmasi terpisah, Rita membantah jika ia sulit dihubungi atau ditemui. "Wah, saat ini saya memang sedang di luar kota. Biasanya saat pulang, saya gampang ditemui. Timnya (Tim Verifikasi, Red) juga tidak ada hubungi saya. Emang mereka tidak punya handphone ya? Hehehe," sindir Rita melalui pesan singkatnya.
Menurutnya, setiap kali ada urusan kedinasan, itu yang menjadi prioritas. Ia membantah jika selama ini tim verifikasi menghubunginya. "Apalagi (urusan) dinas, pasti saya dahulukan. Saya dimana-mana juga bisa dicari. Tim verifikasi tidak ada cari saya, bagaimana mau ketemu," katanya lagi.
Kendati demikian, untuk urusan pembayaran pesangon, ia menyerahkan sepenuhnya kepada tim verifikasi. Namun ia kembali mengingatkan agar tim bisa terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengannya. "Saya serahkan kepada mereka (tim verifikasi, Red) sesuai ketentuan. Kan mereka tahu hitungannya dan tahu manajemennya. Kami hanya mengiyakan jika memang sesuai ketentuan," ujarnya.
Sementara Firnadi menegaskan, sudah saatnya bupati melakukan evaluasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Apakah mereka benar-benar bekerja untuk mendukung program Gerbang Raja atau tidak. "Jangan sampai hanya persoalan koordinasi saja membuat kerja sistem pemerintahan tidak berjalan," ujarnya. (gun)