Pro Pemekaran Dilarang Masuk Kukar

DEMI KEAMANAN. Polisi sedang melakukan razia terhadap mobil yang melintas di jalan poros Samarinda-Tenggarong. Aksi pro pemekaran pun batal digelar demi faktor keamanan. (Foto Guntur)

Polisi Razia Mobil

Tenggarong, Express: Ratusan masyarakat pro Kutai Pesisir rencananya akan menggelar aksi unjukrasa di Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (07/03) kemarin. Mereka ingin mempertanyakan kejelasan tindaklanjut Pemkab Kukar atas tuntutan mereka. Namun mereka batal menuju ke Kukar lantaran dihadang aparat kepolisian berseragam lengkap di Jalan Poros Samarinda-Tenggarong, Kilometer (Km) 10 atau tepatnya di simpang tiga dekat patung Lembuswana.
Aparat kepolisian melakukan razia kendaraan, khususnya mobil dan truk untuk mengantisipasi adanya bentrokan di Tenggarong. Maklum saja, kemarin ratusan masyarakat yang menolak pemekaran juga menggelar aksi serupa.
“Kami tidak ingin terjadi bentrokan di Tenggarong. Untuk mengantisipasinya, untuk sementara kami tidak mengijinkan masyarakat yang mendukung pemekaran datang berdemo,” kata Kapolres Kukar AKBP Fadjar Abdillah.
Lantaran tidak bisa melintasi Tenggarong, akhirnya puluhan mobil yang berisi masyarakat Anggana pro pemekaran kembali ke daerahnya. Namun mereka mengaku tidak akan mundur untuk mendukung pemekaran.
“Kami hormati sikap aparat kepolisian yang ingin menjaga kondusifitas Kukar. Makannya kami tidak mau ngotot datang ke Kukar. Tapi kami tetap tidak akan mundur,” tegas koordinator aksi Sudirman. (gun)

Demo Tandingan Digelar

DUKUNG KUKAR. Ratusan demonstran menolak adanya pemekaran Kutai Pesisir. Mereka menggelar demonstrasi di DPRD Kukar dan Kantor Bupati. (Foto Guntur)

Masa Penolak Kutai Pesisir

Tenggarong, Express: Ratusan massa dari berbagai elemen seperti KNPI, AMPG, PDKT, PMII, Asosiasi Ketua RT, Laskar Merah Putih dan lainnya menggelar demonstrasi di dua tempat berbeda, Senin (07/03) kemarin. Mereka adalah masyarakat yang menolak adanya pemekaran Kutai Pesisir.
Awalnya demonstran menggelar aksinya di DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Mereka menggelar orasi sembari membentangkan spanduk yang berisi penolakan pemekaran. Demonstran juga berhasil menemui DPRD untuk mendapat dukungan penolakan pemekaran.
Di gedung dewan, mereka ditemui beberapa anggota DPRD Kukar. Dalam pertemuan di Ruang Rapat Banmus itu, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kukar H Mus Mulyadi. Empat fraksi, Golkar, Patriot Pancasila, Demokrat dan PAN menemui perwakilan demonstran. Beberapa anggota pun tampak dalam pertemuan itu.
Demonstran meminta agar anggota dewan mencabut rekomendasi pemekaran Kutai Pesisir. Pasalnya pemekaran wilayah dari Kukar dianggap bisa melahirkan "banjir darah" antar masyarakat. Sehingga kondusifitas daerah menjadi terancam.
Dari beberapa fraksi yang hadir, hanya Fraksi PAN yang diwakili Sudirman saja yang tidak mengeluarkan pernyataan. Kendati dicecar dan diteriaki demonstran, namun ia bersikukuh tidak membubuhkan tandatangan dukungan.
“Fraksi PAN dalam mengambil keputusan ada mekanismenya. Kami harus bertemu dulu dengan anggota fraksi lain. Karena itu saya tidak bisa mengeluarkan statmen, apakah mendukung atau menolak pemekaran,” ujarnya.
Usai menggelar demo di DPRD Kukar, mereka langsung menuju Kantor Bupati Kukar untuk meminta dukungan dari Bupati. Namun hanya Wakil Bupati (Wabup) HM Ghufron Yusuf saja yang menemui massa.
“Aspirasi ini akan saya sampaikan kepada Ibu Bupati (Rita Widyasari). Insya Allah beliau mendukung agar Kukar tetap utuh dan tidak terpecah-pecah,” kata Ghufron yang disambut teriakan dari demonstran.
Sementara koordinator aksi Chairul Anam mengatakan, demo itu adalah sebuah bentuk kegelisahan dari masyarakat. Karena dianggap sebagai isu yang hanya diwacanakan oleh beberapa oknum tertentu saja yang dilandasi pada kepentingan pragmatis dan bukan aspirasi dari masyarakat secara keseluruhan.
“Kami tidak ingin Kukar terpecah belah karena adanya pemikiran fragmatis dari segelintir oknum saja. Kedatangan kami murni untuk mengeluarkan aspirasi agar Kukar tetap utuh dan tidak terpecah,” katanya. (gun)

‘Buru’ Mobil Dinas Sampai Jakarta

TPKD Sudah Kumpulkan 14 Unit

Tenggarong, Express: Tim Penarikan Kendaraan Dinas (TPKD) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memburu mobil dinas (mobdin) yang digunakan pejabat maupun mantan pejabat daerah. Bahkan sampai mengejar sang pemilik ke Jakarta.
Kasubag Penyimpanan dan Distribusi Bagian Perlengkapan Sekkab Kukar Abdul Munir Arifianto mengatakan, saat ini pihaknya sedang fokus mengejar beberapa perwakilan di Jakarta yang hingga kini masih belum mengembalikan mobil plat merah itu.
“Mobil yang di Jakarta diantaranya masih dipegang mantan Kasubbag Rumah Tangga Bagian Umum Sekkab Kukar Ir Desli Mempi yang non job. Dia membawa 2 unit mobil. Kedua mobil berjenis Volvo dengan nomor plat KT 15 SR dan mobil berjenis Honda Corolla dengan plat KT 1260 C, namun belakangan plat tersebut berganti menjadi KT 999 C,” katanya.
Munir menambahkan, TPKD terus menyurati pemilik mobil. Dalam waktu dekat rencananya, tim berencana langsung mendatangi yang bersangkutan langsung ke Jakarta untuk memastikan kondisi mobil tersebut. Bahkan siap mengambil paksa.
Diberitakan sebelumnya, TPKD Kukar telah mengumpulkan sedikitnya 13 mobdin dari 38 yang diincar. Belakangan satu mobil milik Kepala Disbun Hairil Anwar jenis Nissan Grand Livina sudah dikembalikan. (gun)