Tenggarong, Express: Gejolak menuntut pemekaran kembali terjadi di Kutai Kartanegara (Kukar). Setelah masyarakat pesisir, kini anggota DPRD daerah pemilihan (dapil) II, Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang meminta mendirikan kabupaten sendiri bernama Kutai Tengah.
Anggota DPRD Kukar asal hulu, Moch Zainuddin Arhap didampingi koleganya asal dapil yang sama, Khairil Anwar mengatakan, saat ini Kutai Tengah sedang mempersiapkan pembentukan panitia pemekaran. Sembari persiapan, rencananya ia akan melakukan komunikasi yang lebih intensif kepada seluruh anggota dewan, khususnya 8 orang perwakilan parlemen dari dapil II.
"Ya, saat ini Kutai Tengah sedang mempersiapkan panitia pemekaran. Hampir semua anggota dewan dari dapil II sudah menyatakan mendukung. Komunikasi terus kami lakukan. Dalam waktu dekat, saya akan menggelar rapat adat di Tabang," ujarnya.
Dijelaskannya, selain mengakomodir 8 anggota dewan, rencananya tim persiapan akan menghadap Bupati Kukar Rita Widyasari untuk melakukan lobi-lobi politik. Selain bupati, Sultan Kutai juga akan dimintai pendapatnya soal pemekaran. Karena menurutnya, usaha itu dilakukan agar dalam mencapai cita-citanya tidak mengalami hambatan.
"Komunikasi dan lobi kepada Bupati Kukar sangat penting demi memuluskan cita-cita pemekaran. Dengan adanya dukungan pemerintah induk, maka akan lebih mempermudah mendirikan kabupaten baru. Kita tidak ingin menggunakan sikap frontal. Karena hanya akan berdampak pada kondusifitas Kukar. Sultan Kutai juga merupakan tokoh dan raja. Jadi kami juga harus memohon ijin dulu," katanya.
Sementara, Khairil Anwar menambahkan, letak ibu kota kabupaten pun juga sudah ditentukan. "Rencananya, ibu kota Kutai Tengah adalah di Kota Bangun. Kenapa, karena Kota Bangun merupakan sentral dari perekonomian di 6 kecamatan. Selain letaknya yang bisa dikatakan strategis karena berada di tengah-tengah calon kabupaten," tambah Khairil.
Ia menyebut, Sumber Daya Alam (SDM) yang terkandung di dapil II sangat besar. Sebut saja seperti kandungan batubara yang belum diolah secara keseluruhan, areal produktif untuk perkebunan, tambang emas bahkan keberadaan uranium. Semuanya dianggap cukup untuk membiayai masyarakat enam kecamatan itu.
"Memang infrastruktur masih mengalami hambatan. Khususnya di kawasan Sungai Belayan. Tapi SDA kita melimpah. Untuk itulah perlu melakukan komunikasi dan menitikberatkan diplomasi sebagai cara untuk mewujudkan pemekaran," imbuhnya.
Untuk itulah, dikatakan Zainuddin lagi, sebaiknya Kutai Pesisir jangan memisahkan diri dulu dari Kukar. "Para penggagas meminta agar rekan-rekan di pesisir jangan dulu mekar. Kalau Kutai Pesisir mekar, bagaimana nasib kami. Karena hulu juga butuh pembangunan," ujarnya.
Sejauh ini kata Zainuddin, dua anggota dewan dari luar dapil II memberikan dukungan. Yakni Sjahranie dan Arif Arizal. "Selama itu untuk kemaslahatan masyarakat banyak, ya harus kita dukung. Karena dengan pemekaran lebih mempercepat perekonomian dan mempermudah administrasi," jelas Sjahranie. (gun)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar