Tenggarong, Express: Musyawarah Cabang (Muscab) Kerukunan Keluarga Banjar Kalimantan Timur (KBB-KT) Kutai Kartanegara (Kukar) sudah usai. Hasilnya Basri Hasan yang juga kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kukar menjadi pemimpin “Bubuhan Banjar” di Kukar. Namun demikian, ada saja polemik yang terjadi.
Laskar Banjar Peduli Kukar (LBPKK) menuntut agar struktur kepengurusan organisasi itu ditinjau ulang. Alasannya, ada beberapa pengurus penting yang dianggap tidak bisa mewakili aspirasi KKB-KT.
Ketua LBPKK H Abdul Muin mengatakan, yang menjadi sorotan adalah posisi sekretaris organisasi yang saat ini ditempati Murjani yang notabene Camat Kenohan. Seharusnya, posisi sekretaris diduduki orang yang berdomisili di Tenggarong.
“Kami meminta struktur pengurus, terutama sekretaris ditinjau ulang. Karena yang bersangkutan (Murjani, Red) masih menjabat sebagai ketua PAC KBB-KT Anggana. Dan baru-baru ini dilantik menjadi Camat Kenohan. KBB-KT harus memiliki sekretaris yang berdomisili di ibukota Kukar, yaitu Tenggarong,” katanya diamini beberapa anggota LBPKK, Rabu (09/03) kemarin.
Menurutnya, sekretaris adalah orang yang paling berperan dalam menjalankan roda organisasi. “Kalau sekretarisnya tidak menetap di Tenggarong bagaimana bisa jalan. Kami kan ingin KBB-KT ini lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.
Selain itu kata Muin, Murjani dinilai cenderung membuat gesekan di internal organisasi. Apalagi Murjani juga tidak diinginkan warga Banjar di Kukar untuk menjabat sekretaris. “Dia (Murjani, Red) bilang kepada ketua (Basri Hasan, Red) kalau didukung 12 PAC. Padahal itu hanya rekayasa saja. Makannya ketua menurut saja,” jelas Muin.
Ia menegaskan, jika tuntutan LBPKK tidak dipenuhi, maka akan menarik diri dari KBB-KT. “Tidak hanya kami yang menarik diri, dewan penasehat dan beberapa pengurus lain juga akan mengundurkan diri dari KBB-KT,” tegasnya.
Lalu, siapa figur yang diusung LBPKK untuk menjadi sekretaris? Muin mengatakan tidak mempermasalahkan siapa yang menjadi sekretaris. Asalkan berdomisili di Tenggarong. “Kami tidak mempermasalahkan siapa yang menjadi sekretaris. Asalkan berdomisili di Kukar (Tenggarong, Red),” katanya lagi.
Apalagi lanjut Muin, beberapa waktu lalu Ketua KBB-KT Provinsi, Irinato Lambri juga sudah mengingatkan agar seluruh pengurus di kabupaten/kota taat dan tertib administrasi.
“Irianto Lambri sebagai Ketua KBB-KT Provinsi juga sudah mengingatkan agar seluruh kabupaten/kota tertib administrasi. Kami juga meminta campur tangan pengurus provinsi untuk bisa menjembatani tuntutan kami,” ujar Muin. (gun)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar