Adu Jotos Warga di Loa Kulu

*Jatam Minta Mandat FPMLK Dicabut
*Dewan Sarankan Royalti Batubara Masuk APBDes

Tenggarong, Express: Baku hantam antar warga Desa Loh Sumber di depan Kantor Camat Loa Kulu, Kamis (24/02) lalu, membuat miris semua pihak. Diantaranya Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) sendiri.
Koordinator Jatam Kahar Al Bahri meminta, mandat yang diberikan masyarakat kepada Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu (FPMLK) untuk mengelola fee atau royalti batubara PT Mega Prima Persada (MPP), sebaiknya dicabut. Hal itu cukup beralasan karena akhir-akhir ini muncul tuntutan agar FPMLK mau melakukan transparansi royalti yang diterima.
“Kami meminta mandat yang diberikan kepada FPMLK dicabut. Selanjutnya royalti batubara MPP langsung diserahkan kepada masyarakat atau dimasukkan melalui Pendapatan Asli Desa (PADes). Karena masyarakatlah yang berhak atas royalti itu,” kata Oca, sapaan akrab Kahar Al Bahri.
Selain itu kata dia, untuk meminimalisir gejolak susulan dari desa lainnya di Loa Kulu, FPMLK harus berani membeber, berapa besaran royalti yang diterima. Pihak MPP pun juga harus menjelaskan secara tertulis berapa setoran wajib tiap bulannya kepada FPMLK.
“Perusahaan (MPP, Red) harus menjelaskan berapa royalti yang diberikan masyarakat melalui forum (FPMLK, Red). Sementara forum membuat laporan berapa yang sudah diterima. Kemudian dicocokkan berapa besarnya dan langsung dipublikasikan kepada masyarakat. Ini untuk mengantisipasi bilamana terjadi gejolak yang lebih besar,” tambahnya.
Senada diutarakan Anggota Komisi I DPRD Kukar Isnaini. Sejak awal ia mengaku setuju jika royalti itu masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), melalui PADes. Dengan demikian, pertanggungjawaban anggarannya pun jelas. Karena diawasi langsung masyarakat.
“Lebih baik royalti itu dimasukkan dalam APBDes. Karena cara itu dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Selain itu penggunaannya pun dapat dirasakan masyarakat. Apalagi seringkali ada aduan soal tidak jelasnya berapa royalti yang diberikan MPP,” katanya.
Ia juga menyayangkan insiden bentrokan di depan kantor camat. Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi jika FPMLK transparan soal royalti. “Kenapa sih, mereka (FPMLK, Red) takut. Kalau memang benar ya jangan lari begitu. Forum itu kan dibentuk atasnama masyarakat dengan persetujuan para kepala desa (kades),” imbuhnya.
Dalam waktu dekat, Komisi I akan memanggil FPMLK, MPP dan masyarakat untuk mencari titik temu penyelesaian persoalan itu. “Manajemen MPP, pengurus FPMLK dan masyarakat akan kami (Komisi I, Red) panggil membahas ini. Banyak aduan soal penyaluran royalti. Padahal produksi batubara MPP setiap bulannya meningkat. Tapi royalti malah menurun. Ini kan harus dipertanyakan,,” kata politisi asal PPPI itu.
Diberitakan sebelumnya, beberapa warga Desa Loh Sumber, terlibat bentrok di depan Kantor Camat, Jl Mulyo Pranoto RT 1, Kamis (24/02) kemarin lalu. Empat orang luka memar di wajah dan badan. Tiga orang adalah warga Jl Sumber Rejeki RT 9 yakni, Syahruji, Yatin dan Marjuki (Ketua RT). Sedangkan satu korban lagi bernama Karyono, warga RT 2 Desa Loh Sumber.
Pemicu bentrokan diduga disebabkan tidak adanya realisasi soal penyaluran royalti batubara milik PT MPP yang dikelola FPMLK. Pasalnya selama ini FPMLK tidak pernah mempublikasikan berapa sebenarnya pendapatan yang diperxoleh dari aktivitas PT MPP. (gun)