LENYAP. Kejari Tenggarong mengaku tidak kesulitan menyelidiki kasus dugaan korupsi APBD Kukar 2005 yang dikelola Yayasan Ketopong. Pasalnya dokumen keuangan yayasan itu berada di tangan KPK. (Foto Guntur)
Kejari Mengaku Kesulitan Lakukan Penyelidikan
Tenggarong, Express: Kejaksaan Negeri (Kejari) Tenggarong sampai saat ini masih kesulitan menyelidiki dugaan penyimpangan dana APBD Kutai Kartanegara (Kukar) 2005, yang dikelola Yayasan Ketopong senilai Rp 14 Miliar (M).
Kajari Tenggarong Djumli Ilyas kepada wartawan, Rabu (23/02) kemarin mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan pemeriksaan berupa proses pengumpulan data. Namun yang menjadi persoalan, dokumennya sudah tidak ada lagi di Tenggarong.
“Kami sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus Yayasan Ketopong. Sampai saat ini kami masih mengumpulkan data. Namun, agak susah membuktikannya karena kasus ini pernah ditangani KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sehingga dokumennya tidak lagi di Tenggarong,” katanya.
Dijelaskannya, seluruh dokumen Yayasan Ketopong sudah dibawa ke KPK untuk ditangani KPK. Sedangkan KPK sendiri belum pernah mengirimkan dokumen-dokumen berupa laporan keuangan yayasan itu kepada Kejari Tenggarong.
“Makannya kami kesulitan membuktikan apakah ada penyimpangan APBD yang dikelola Yayasan Ketopong. Karena memang tidak ada satu pun dokumen untuk bukti. Semuanya berada di Jakarta,” tambahnya.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim memerintahkan Kejari Tenggarong untuk menindaklanjuti laporan Jaringan Muda Pembaharuan (Jamper), terkait dugaan penyimpangan APBD Kukar yang dikelola Yayasan Ketopong.
Dalam kasus itu, dugaan penyimpangan itu, salah satunya berkaitan dengan pengadaan buku ensiklopedia dengan mata anggaran Rp 7 M. Ada indikasi, proyek itu dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung atau PL. Sehingga dianggap bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (gun)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar