PT Yudistira Rayu Bupati Kukar

Ajak Pemkab Kelola Blok Mahakam

Tenggarong, Express: Usaha mencari dukungan terus digalakkan PT Yudistira Bumi Energi (YBE). Setelah mendapat restu Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak untuk mengelola minyak dan gas (migas) di Blok Mahakam, kini perusahaan itu berusaha mendekati sang tuan rumah, yakni Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar).
Selasa (22/02) kemarin, direksi PT YBE bertemu dengan Bupati Kukar Rita Widyasari yang didampingi Wabup HM Ghufron Yusuf dan jajarannya. Pertemuan yang bertujuan untuk presentasi itu digelar di rumah jabatan Bupati Kukar.
Juru bicara PT YBE Yulius mengatakan, tujuan presentasi itu dalam rangka mengajak Pemkab Kukar untuk mengelola kawasan blok mahakam. Pasalnya, PT Total Indonesie yang sebelumnya mengelola akan habis masa kontraknya pada Desember 2017.
“Presentasi kerjasama BUMN–YBE adalah pembentukan perusahaan migas nasional yang beroperasi di Kaltim. Tujuannya untuk meraih peluang berpartisipasi dalam pengelolaan blok mahakam, melalui farm in working interest sebesar 12 persen pada periode kontrak per 2017,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya meminta pemerintah pusat untuk memberikan kepemilikan saham 25 persen sebagai bentuk working interest pada periode kontrak pasca 2017. Dimana perusahaan patungan atau joint venture tersebut bernama PT Cakra Pratama Energi.
“Struktur kerjasama BUMD–YBE dalam PT Cakra Pratama Energi adalah sebagai berikut, BUMD memegang free carry 20 persen, sedangkan YBE 80 persen. YBE juga bertanggungjawab mengusahakan pendanaan yang diperlukan dalam kedua proyek itu dan menanggung resiko finansial,” katanya.
Dijelaskannya lagi, aquisition cost farm-in pada pra 2017 sangat mempengaruhi ekonomi proyek ini. “Perhitungan ekonomi menunjukan bahwa spilit 80 persen milik YBE dan 20 persen milik BUMD diberlakukan baik pra 2017 maupun pasca 2017. Hal itu diberikan untuk memberikan nilai ekonomi yang wajar bagi YBE. Dalam artian IRR diatas 30 persen sesuai standard Total Indonesie.
Menanggapi hal itu, Rita mengaku mmenyambut baik penawaran yang disampaikan. Sebagai tindaklanjut, Pemkab Kukar akan membentuk tim khusus untuk membahas masalah itu lebih lanjut. (*/gun)